Brignas-ri.com
Jakarta, 8 Mei 2026 — Pemerintah terus mengkaji langkah penguatan penyaluran subsidi energi agar lebih tepat sasaran, termasuk pada distribusi BBM subsidi jenis Pertalite. Upaya tersebut dilakukan seiring meningkatnya konsumsi BBM subsidi dan besarnya anggaran energi dalam APBN.
Wacana pengendalian distribusi Pertalite kembali menjadi perhatian publik setelah muncul pembahasan terkait pembatasan pembelian BBM subsidi melalui sistem digital dan QR Code MyPertamina.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah tengah mendorong kebijakan subsidi energi agar lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerima.
Menurut Bahlil, pemerintah berupaya menjaga agar subsidi BBM tidak banyak dinikmati kelompok masyarakat mampu maupun kendaraan yang tidak masuk kategori penerima subsidi.
Sementara itu, pihak PT Pertamina Patra Niaga� menegaskan bahwa mekanisme distribusi BBM subsidi mengikuti ketentuan regulator dan pemerintah pusat.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, dalam sejumlah kesempatan sebelumnya menyebut digitalisasi distribusi BBM dilakukan untuk meningkatkan transparansi serta akurasi penyaluran subsidi energi.
Program subsidi tepat sasaran saat ini dilakukan melalui pendataan kendaraan dan penggunaan QR Code MyPertamina di sejumlah daerah. Sistem tersebut digunakan untuk memantau distribusi BBM subsidi agar lebih terkontrol.
Meski demikian, hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan secara resmi kebijakan baru terkait pembatasan nasional pembelian Pertalite per kendaraan per hari. Sejumlah informasi yang beredar di masyarakat masih menunggu kejelasan aturan teknis dan keputusan resmi pemerintah.
Pengamat ekonomi energi menilai pengawasan distribusi BBM subsidi menjadi langkah penting di tengah meningkatnya konsumsi energi nasional. Selain untuk menjaga beban subsidi negara, kebijakan tersebut dinilai dapat membantu memastikan subsidi diterima masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, dan sektor transportasi publik.
Di sisi lain, pemerintah juga diminta memastikan proses pendataan penerima subsidi dilakukan secara akurat agar tidak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat yang memang membutuhkan BBM subsidi untuk aktivitas sehari-hari.
Hingga kini, pemerintah bersama badan usaha penyalur BBM masih melakukan evaluasi terhadap skema distribusi subsidi energi agar implementasinya tetap berjalan efektif serta tidak mengganggu kebutuhan masyarakat.
Red