MANADO – Suasana Rapat Paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD bersama Pemerintah Kota Manado mendadak tegang. Bukan karena materi laporan, melainkan akibat adu argumen sengit antara dua legislator dari fraksi yang sama, Partai Gerindra, yakni Jendri Amrain dan pimpinan rapat, Mona Kloer.
Ketegangan bermula saat Jendri Amrain melontarkan interupsi keras terkait maraknya operasional bajaj online di Kota Manado yang dinilai kian tak terkendali. Namun, suasana berubah menjadi "panas" ketika Mona Kloer selaku pimpinan rapat menghentikan bicara Jendri secara tegas.
Langkah Mona Kloer menghentikan interupsi tersebut bukan tanpa alasan. Ia menilai tindakan Jendri tidak etis karena meminta dilakukan voting kepada peserta rapat di tengah forum resmi paripurna. Sontak, kedua kader Gerindra ini terlibat adu argumen tanpa jeda yang membuat jalannya rapat menjadi tidak kondusif.
Meski akhirnya menarik sebagian ucapannya, Jendri Amrain tak mampu menyembunyikan kekecewaannya.
“Baik, perkataan itu saya tarik. Tapi saya sampaikan bahwa pimpinan rapat tidak memberikan saya ruang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat soal bajaj online. Ini urgent dan harus diperjuangkan,” tegas Jendri dengan nada geram.
Merasa aspirasinya dipangkas, Jendri Amrain bahkan melontarkan ultimatum akan membawa insiden ini ke tingkat provinsi. Ia berencana melaporkan kejadian tersebut kepada Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling.
Ditemui usai rapat, Jendri yang juga anggota Komisi III DPRD Manado menjelaskan bahwa interupsinya adalah bentuk pembelaan diri. Selama ini, Komisi III kerap dituding tidak bekerja terkait persoalan bajaj.
Bajaj beroperasi dengan pelat pribadi melalui aplikasi online.Dinas Perhubungan (Dishub) mengaku sulit melakukan penindakan karena status kendaraan tersebut.Jendri meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Manado melakukan penataan serius terhadap kendaraan roda tiga agar tidak terjadi pembiaran yang berlarut-larut.
Jendri Amrain memberikan tenggat waktu satu minggu bagi Pemkot Manado untuk menunjukkan langkah nyata.
“Kalau tidak ada tindakan dan ketegasan, saya akan sampaikan secara terbuka bahwa ada pembiaran dari Pemkot. Bahkan akan saya laporkan ke gubernur,” tandasnya.
Ia menegaskan bahwa kunci penyelesaian polemik bajaj ini sepenuhnya berada di tangan eksekutif, dan pihaknya menolak dijadikan "kambing hitam" atas ketidakjelasan regulasi di lapangan.