Brignas-ri.com - CIBINONG, KABUPATEN BOGOR — Aktivis mahasiswa, pemuda, dan masyarakat mendesak transparansi terkait hadiah senilai Rp1 miliar yang dijanjikan Gubernur Jawa Barat kepada Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai penghargaan atas prestasi dalam program penilaian kelurahan terbaik Sri Baduga tahun 2025.
Dalam penyampaian aspirasi di Kelurahan Tengah, Jumat (23/10/2026), perwakilan aktivis, Ahmad Renaldi Jaya, M. Davin, Ramashan, dan Agji Baryan, mempertanyakan kejelasan status anggaran tersebut serta meminta pemerintah membuka informasi mengenai sumber, proses pencairan, dan realisasinya.
Mereka menilai masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang transparan agar tidak muncul dugaan bahwa program penghargaan tersebut hanya sebatas janji tanpa kepastian realisasi.
“Kami meminta kejelasan, anggaran Rp1 miliar yang dijanjikan pada 2025 itu sekarang berada di mana dan kapan direalisasikan. Kami ingin data dan penjelasan yang terbuka demi kesejahteraan masyarakat Kelurahan Tengah,” tegas perwakilan aktivis.
Menanggapi aspirasi tersebut, Lurah Tengah, Awan Sundawan, S.E., menjelaskan bahwa hingga saat ini pihak kelurahan belum menerima dana yang dimaksud. Bahkan, menurutnya, kepastian mengenai realisasi hadiah tersebut juga belum diperoleh.
“Dana yang dijanjikan oleh Pak Gubernur sebagai hadiah Sri Baduga untuk kelurahan terbaik, sampai detik ini saya belum menerima uangnya. Jangankan uang, kepastiannya saja belum ada,” ujar Awan.
Ia menilai persoalan tersebut perlu dikomunikasikan kepada pemerintah provinsi sebagai pihak yang menjanjikan penghargaan. Meski demikian, Awan menyambut aspirasi masyarakat dan mengajak warga untuk terus mengawal proses realisasinya.
Awan juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menyampaikan permohonan kepada Gubernur agar pencairan hadiah tersebut dapat dipercepat. Hal itu menjadi perhatiannya karena ia dijadwalkan memasuki masa pensiun pada 1 Desember 2026.
Ia khawatir apabila dana baru turun setelah dirinya pensiun, pengelolaannya oleh pejabat pengganti berpotensi tidak sesuai dengan peruntukan yang diharapkan masyarakat.
“Saya sudah sampaikan kepada Pak Gubernur agar hadiah ini dipercepat. Saya khawatir setelah saya pensiun, dana baru turun dan pengelolaannya tidak tepat sasaran. Karena itu, saya mohon dukungan masyarakat agar persoalan ini segera mendapat kepastian,” ungkapnya.
Dalam aksi tersebut, para aktivis menegaskan bahwa tuntutan transparansi merupakan bentuk kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Mereka berharap pemerintah provinsi memberikan penjelasan resmi mengenai status penghargaan, mekanisme pencairan, serta jadwal realisasinya.
Hingga penyampaian aspirasi tersebut, dana Rp1 miliar itu menurut keterangan Lurah Tengah belum diterima. Kepastian status anggaran dan jadwal realisasinya masih memerlukan penjelasan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
(Daerah).