Jakarta - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) angkat bicara terkait tudingan dirinya sebagai “bohir” atau penyandang dana dalam polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan tersebut mencuat di ruang publik dan memicu polemik politik, namun JK secara tegas membantah keterlibatan apa pun dalam isu tersebut.
Dalam pernyataannya, JK mengaku geram karena namanya diseret tanpa dasar yang jelas. Ia bahkan mempertanyakan tuduhan adanya aliran dana hingga miliaran rupiah yang disebut-sebut mendukung isu tersebut. “Mana saya kasih Rp 5 miliar? Ketemu saja tidak tahu,” tegas JK saat memberikan keterangan kepada media di Jakarta.
Menurut JK, dirinya memang pernah dihubungi oleh pihak-pihak yang mengangkat isu tersebut, termasuk sosok yang aktif menggulirkan polemik di ruang publik. Namun, ia menegaskan telah menolak ajakan tersebut karena memilih menjaga posisi netral dan tidak ingin terlibat dalam konflik yang dinilainya tidak produktif.
Polemik ini sendiri berakar dari kembali mencuatnya isu lama terkait keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Sejumlah pihak menggulirkan narasi dugaan ketidaksesuaian dokumen akademik, meski sebelumnya aparat penegak hukum telah menyatakan tidak ditemukan unsur pidana dan ijazah dinyatakan asli.
Dalam perkembangan terbaru, tudingan kemudian melebar dengan menyeret sejumlah tokoh nasional, termasuk JK, sebagai pihak yang diduga mendanai atau berada di balik penggiringan isu tersebut. Bahkan, beredar klaim adanya penyerahan dana hingga Rp5 miliar kepada pihak tertentu, yang kemudian dibantah keras oleh JK.
JK menilai tuduhan tersebut sebagai bentuk pengalihan isu yang tidak berdasar dan berpotensi merusak reputasi. Ia juga menunjukkan bukti komunikasi untuk menegaskan tidak pernah ada kesepakatan atau keterlibatan dalam pendanaan isu tersebut.
Lebih jauh, JK turut menyinggung hubungan politiknya dengan Presiden Joko Widodo yang telah terjalin lama. Ia menyebut memiliki peran dalam perjalanan politik Jokowi sejak awal, termasuk saat mendorong pencalonan di tingkat nasional. Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa dirinya tidak memiliki motif untuk terlibat dalam polemik yang merugikan pihak tersebut.
Pengamat politik menilai polemik ini mencerminkan meningkatnya tensi politik menjelang dinamika kekuasaan nasional, di mana isu personal kerap dimanfaatkan untuk membangun opini publik. Menurutnya, klarifikasi terbuka dari tokoh seperti JK penting untuk meredam spekulasi liar dan menjaga stabilitas informasi di masyarakat.
Hingga kini, polemik terkait isu ijazah dan tudingan terhadap sejumlah tokoh masih bergulir di ruang publik. Namun, berbagai pihak mengingatkan agar masyarakat tetap mengedepankan verifikasi informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum teruji kebenarannya.
Red