Bogor - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan praktik mafia di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang disebut-sebut berlangsung secara sistemik. Pengusutan ini mencuat ke publik setelah sejumlah temuan mengindikasikan adanya jaringan terorganisir yang melibatkan berbagai pihak, termasuk oknum aparat dan pelaku usaha.
Dalam pengembangan perkara, KPK disebut tidak hanya menelusuri pelaku di lapangan, tetapi juga membidik kemungkinan adanya aktor intelektual di balik praktik tersebut. Dugaan ini mengarah pada pola permainan impor dan cukai yang diduga telah berlangsung lama dengan skema yang terstruktur.
Sejumlah akademisi dan analis menilai, kasus ini tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Analis kontra intelijen Gautama Wiranegara menegaskan bahwa indikasi keterlibatan banyak pihak sudah terlihat jelas dalam proses penyidikan yang berjalan. “Di titik ini terlihat apakah kita hanya menangkap pelaku, atau membongkar jaringan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti besarnya aliran dana yang diduga mencapai miliaran rupiah setiap bulan dan berlangsung dalam waktu lama. Menurutnya, skala tersebut tidak mungkin hanya melibatkan satu pihak, melainkan mencerminkan adanya sistem yang telah berjalan dan terorganisir rapi.
Selain itu, temuan aset berupa “safe house” dengan nilai puluhan miliar rupiah semakin memperkuat dugaan bahwa praktik ini melibatkan jaringan luas. Fasilitas tersebut diduga menjadi pusat pengumpulan dana dari berbagai pihak yang terlibat dalam praktik suap maupun gratifikasi di sektor kepabeanan.
Desakan kepada KPK untuk mengusut tuntas kasus ini juga datang dari kalangan akademisi dan pegiat antikorupsi. Mereka meminta agar penyidikan tidak berhenti pada satu atau dua tersangka saja, melainkan mampu membongkar keseluruhan jaringan hingga ke akar. Hal ini dinilai penting untuk memutus mata rantai praktik korupsi yang berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar.
KPK sendiri menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan perkara dan menelusuri aliran dana serta keterlibatan pihak lain. Pengungkapan kasus ini diharapkan menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh di sektor kepabeanan dan cukai, sekaligus memperkuat integritas lembaga dalam menjaga penerimaan negara.
Red