MANADO — Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) Pemkot Manado yang sejatinya dirancang untuk memangkas birokrasi, justru menelanjangi buruknya kesiapan aparatur tingkat bawah. Memasuki hari kedua pelaksanaan registrasi di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Manado, Rabu (8/7/2026), ratusan warga Kecamatan Paal Dua telantar dalam antrean panjang akibat "lumponya" fungsi pendampingan dari para Ketua Lingkungan (Kaling).
Pantauan di lapangan menunjukkan Gedung Serbaguna berubah menjadi lautan manusia hingga siang hari. Ironisnya, sebagian besar antrean didominasi oleh warga lanjut usia (lansia) dan masyarakat rentan yang kebingungan karena tidak memiliki atau gagap mengoperasikan telepon pintar (smartphone).
Kondisi ini memicu respons keras dari berbagai pihak karena para Kaling di wilayah Kecamatan Paal Dua dinilai gagal mengeksekusi peran mereka sebagai "agen pendamping". Padahal secara regulasi, merekalah yang wajib menjemput bola dan menyelesaikan registrasi warga di tingkat lingkungan, bukan justru membiarkan warga lansia berbondong-bondong menguras energi ke pusat kota.
Apatisnya kinerja aparatur bawah ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Manado, Noviyanti “Yanti” Mongkau. Dengan nada tegas, Yanti mempertegas adanya disfungsi koordinasi di internal kecamatan.
“Kominfo hanya membantu kaling dan Lurah. Yang harus membantu warga adalah ketua lingkungan karena mereka merupakan agen pendamping,” cetus Yanti.
Jeritan Warga di Lapangan: "Kaling Hanya Jago Bagi Link di WhatsApp"
Sengkarut ini dipertegas oleh pengakuan sejumlah warga Kecamatan Paal Dua yang ikut berdesakan di lokasi. Seorang ibu paruh baya asal Lingkungan 1 Paal Dua yang meminta namanya dirahasiakan, mengaku sangat kecewa dengan sikap acuh tak acuh aparat lingkungannya.
"Kami di bawah bingung harus berbuat apa. Kaling hanya bagikan link (tautan) registrasi di grup WhatsApp, setelah itu tidak ada penjelasan atau bantuan sama sekali. Banyak orang tua di lingkungan kami yang tidak punya smartphone, apalagi tahu cara isi data internet. Akhirnya karena takut bantuan hangus, kami terpaksa bayar angkutan ke sini dan ikut antre dari pagi," ungkapnya dengan nada kesal.
Kondisi serupa dialami oleh seorang warga lansia dari Lingkungan 10 Paal Dua. Sembari mengusap keringat di tengah padatnya Gedung Serbaguna, ia mengeluhkan ketiadaan peran Kaling yang seharusnya menjadi pelindung warga rentan.
"Mestinya Kaling yang datang ke rumah-rumah atau kumpul kami di pos lingkungan untuk dibantu daftar. Tugas mereka kan melayani masyarakat. Kalau semua harus datang dan telantar mengantre berjam-jam seperti ini di Kantor Wali Kota, lalu apa gunanya ada Kaling di lingkungan kami?" tuturnya lirih.
Sorotan Aktivis Muda: Dorong Evaluasi Total dari Wali Kota
Suara menderita dari akar rumput ini memantik perhatian serius dari aktivis muda Kota Manado, Pnt. Briand Holle. Dengan gaya penyampaian yang santun namun sarat analisis tajam, Briand mendorong Camat Paal Dua hingga Wali Kota Manado untuk segera mengambil tindakan konkret dan melakukan evaluasi menyeluruh.
"Kita harus mengapresiasi niat baik Pemkot Manado di bawah kepemimpinan Wali Kota yang ingin membawa daerah ini menuju era digital yang modern dan efisien. Namun, visi besar Wali Kota ini tampaknya belum mampu diterjemahkan dengan baik oleh para pemangku kebijakan di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga lingkungan," ujar Briand secara diplomatis.
Menurutnya, masalah utama di Kecamatan Paal Dua bukanlah pada sistem aplikasinya, melainkan pada komitmen dan empati para Ketua Lingkungan dalam mengawal hak masyarakat kecil.
"Digitalisasi itu menyangkut sistem dan manusia. Sistemnya sudah siap berkat Kominfo, tetapi manusianya—dalam hal ini para Kaling sebagai garda terdepan—justru pasif. Sangat tidak elok melihat orang tua dan lansia dari Paal Dua harus berdiri berjam-jam di sini, padahal fungsi kaling digaji salah satunya untuk mengurus hal-hal humanis seperti ini," lanjutnya.
Briand mendesak Camat Paal Dua tidak tinggal diam dan meminta Wali Kota Manado untuk memberikan atensi khusus berupa evaluasi performa kerja para Kaling secara berkala.
"Kami mendorong Pak Camat dan Pak Wali Kota untuk mengevaluasi total instrumen di bawahnya. Kritik ini kami layangkan sebagai bentuk kecintaan kepada kota ini, agar inovasi hebat pemerintah tidak cacat di mata publik hanya karena kelalaian oknum-oknum di tingkat lingkungan yang enggan turun ke lapangan," pungkas aktivis muda tersebut dengan lugas.
Kesaksian warga yang disinkronkan dengan pernyataan Kadis Kominfo serta dorongan terukur dari Pnt. Briand Holle ini menjadi alarm keras bagi jajaran birokrasi Kecamatan Paal Dua. Jika pola pelayanan pasif dan sekadar "lempar tugas di grup WhatsApp" ini terus dibiarkan, kehadiran para aktivis dan sorotan tajam publik dipastikan akan terus membayangi serta mengevaluasi kinerja mereka ke depan.