JAKARTA — Hampir dua tahun Presiden Prabowo Subianto memimpin Indonesia. Beragam program besar telah diluncurkan, investasi terus digenjot, swasembada pangan digaungkan, hilirisasi dilanjutkan, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperluas ke puluhan juta penerima.
Namun, di tengah parade klaim keberhasilan tersebut, satu pertanyaan mendasar masih mengemuka:
Apa sebenarnya prestasi monumental pemerintahan Prabowo?
Pertanyaan ini penting karena ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan tidak semestinya berhenti pada banyaknya kebijakan yang dibuat atau program yang diluncurkan.
Pemerintah menyebut telah menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam 21 bulan pemerintahan. Sejumlah kebijakan tersebut diklaim berhasil mendorong kemandirian pangan, energi, investasi, hingga pembangunan sumber daya manusia.
Tetapi dalam perspektif evaluasi kebijakan publik, banyaknya kebijakan bukan berarti banyak pula masalah yang berhasil diselesaikan.
Ada perbedaan mendasar antara output dan outcome.
Membuat kebijakan adalah output.
Perubahan nyata yang dirasakan masyarakat adalah outcome.
Di sinilah rapor pemerintahan Prabowo masih perlu diuji.
Ekonomi Tumbuh, Tetapi Belum Melompat
Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator paling mudah digunakan untuk mengukur kinerja pemerintahan.
Ekonomi Indonesia memang tetap tumbuh di sekitar 5 persen. Pada kuartal II 2026, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,29 persen secara tahunan.
Angka tersebut menunjukkan perekonomian tetap relatif stabil.
Namun, apakah 5 persen dapat disebut sebagai prestasi monumental?
Belum.
Indonesia telah bertahun-tahun berada di kisaran pertumbuhan tersebut. Bahkan pemerintahan Prabowo sejak awal membawa ambisi pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
Dengan demikian, mempertahankan pertumbuhan sekitar 5 persen lebih tepat disebut kinerja positif, bukan lompatan ekonomi.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah pertumbuhan tersebut mampu mengubah struktur ekonomi Indonesia menjadi lebih produktif.
Apakah upah meningkat secara signifikan?
Apakah pekerjaan berkualitas bertambah?
Apakah produktivitas pekerja naik?
Apakah kelas menengah kembali menguat?
Dan yang paling penting, apakah masyarakat benar-benar merasakan pertumbuhan tersebut dalam kehidupan sehari-hari?
Kemiskinan Turun, Tetapi Bukan Berarti Masalah Selesai
Angka kemiskinan juga menunjukkan perbaikan.
BPS mencatat tingkat kemiskinan Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen dari 8,47 persen pada Maret 2025.
Jumlah penduduk miskin juga berkurang sekitar 920 ribu orang.
Ini tentu merupakan perkembangan positif.
Namun, menjadikan penurunan kemiskinan sebagai bukti tunggal keberhasilan Presiden juga terlalu sederhana.
Kemiskinan dipengaruhi banyak faktor, mulai dari inflasi, harga pangan, kondisi pasar kerja, pertumbuhan ekonomi, bantuan sosial hingga perubahan pendapatan masyarakat.
Karena itu, penurunan kemiskinan lebih tepat dibaca sebagai indikator positif dalam kinerja pemerintahan, bukan otomatis sebagai prestasi monumental Presiden.
Apalagi persoalan Indonesia bukan hanya kemiskinan.
Ada persoalan kemiskinan ekstrem, ketimpangan, pekerjaan informal, upah rendah dan daya beli kelas menengah yang masih menjadi tantangan.
Investasi Naik, Pertanyaan Berikutnya: Nilai Tambahnya Berapa?
Sektor investasi menjadi salah satu titik yang lebih kuat dalam rapor pemerintahan Prabowo.
Realisasi investasi semester I 2026 menembus sekitar Rp1.010 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai sekitar 1,4 juta orang.
Investasi hilirisasi juga mencapai sekitar Rp300 triliun.
Angka ini patut diapresiasi.
Tetapi ada satu pertanyaan yang tidak boleh dilewatkan:
Apakah Indonesia benar-benar naik kelas, atau hanya semakin besar menjadi tempat pengolahan komoditas?
Hilirisasi sendiri bukan kebijakan yang lahir pada era Prabowo. Fondasinya telah dibangun sejak pemerintahan Joko Widodo.
Karena itu, tantangan Prabowo bukan sekadar melanjutkan hilirisasi.
Tantangannya jauh lebih besar:
membawa Indonesia dari negara pengekspor bahan mentah menjadi negara industri yang menguasai teknologi, komponen, manufaktur dan produk akhir.
Jika Indonesia hanya memproduksi bahan setengah jadi untuk kemudian dikirim ke pasar global, maka transformasi struktural yang dijanjikan belum sepenuhnya terjadi.
Swasembada Pangan Bisa Menjadi Prestasi, Jika Bertahan
Di antara berbagai agenda pemerintahan Prabowo, swasembada pangan mungkin menjadi salah satu yang paling berpotensi menghasilkan prestasi nyata.
Pemerintah mengklaim Indonesia telah mencapai swasembada sejumlah komoditas pangan dan memperkuat cadangan pangan nasional.
Jika produksi tinggi dapat dipertahankan, impor pangan berkurang secara konsisten, harga stabil dan pendapatan petani meningkat, maka kebijakan ini memang layak disebut sebagai prestasi substantif.
Tetapi sekali lagi, ujian sebenarnya bukan pada satu tahun produksi.
Ujian sesungguhnya adalah keberlanjutan.
Bisakah Indonesia mempertahankan swasembada ketika terjadi kekeringan, banjir, perubahan iklim atau gejolak harga pangan dunia?
Bisakah petani menjadi lebih sejahtera?
Jika jawabannya ya dalam beberapa tahun ke depan, maka swasembada pangan bisa menjadi salah satu warisan terbesar pemerintahan Prabowo.
Untuk saat ini, statusnya masih capaian yang menjanjikan dan sedang diuji.
MBG: Program Terbesar, Tetapi Bukan Berarti Paling Berhasil
Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan yang paling mudah diasosiasikan dengan pemerintahan Prabowo.
Skalanya sangat besar.
Namun, justru karena anggarannya besar dan menyangkut jutaan anak, ukuran keberhasilannya harus semakin ketat.
Berapa anak yang status gizinya benar-benar membaik?
Apakah stunting turun?
Apakah anemia berkurang?
Apakah hasil belajar meningkat?
Apakah petani, peternak dan UMKM lokal memperoleh manfaat?
Dan berapa biaya yang harus dikeluarkan negara untuk setiap manfaat tersebut?
Jumlah penerima yang mencapai puluhan juta orang menunjukkan besarnya skala program.
Tetapi jumlah penerima bukan bukti bahwa program telah berhasil mencapai tujuan akhirnya.
MBG karena itu masih lebih tepat disebut program strategis terbesar pemerintahan Prabowo yang sedang menunggu pembuktian dampak.
121 Kebijakan, 121 Prestasi?
Pemerintah menyebut telah menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam 21 bulan.
Angka tersebut terdengar besar.
Tetapi publik perlu berhati-hati.
121 kebijakan tidak sama dengan 121 prestasi.
Bahkan 121 kebijakan juga tidak berarti 121 persoalan nasional telah diselesaikan.
Yang harus ditanyakan adalah:
Berapa dari kebijakan tersebut yang benar-benar menghasilkan perubahan permanen?
Berapa yang meningkatkan produktivitas?
Berapa yang menciptakan lapangan kerja berkualitas?
Berapa yang meningkatkan pendapatan masyarakat?
Berapa yang mengurangi ketergantungan impor?
Dan berapa yang tetap memberikan manfaat ketika program dan anggarannya tidak lagi diperbesar?
Itulah pertanyaan yang lebih penting daripada sekadar menghitung jumlah kebijakan.
Prabowo Belum Gagal, Tetapi Belum Bisa Berpuas Diri
Jika rapor pemerintahan Prabowo dibaca secara objektif, sulit mengatakan bahwa pemerintahannya tidak menghasilkan apa-apa.
Ada kemajuan di sejumlah sektor.
Investasi meningkat.
Kemiskinan menurun.
Pengangguran menurun.
Ketahanan pangan menguat.
Hilirisasi terus berjalan.
MBG telah menjadi program nasional dengan skala yang sangat besar.
Tetapi sulit pula mengatakan bahwa dalam hampir dua tahun pertama ini telah muncul banyak prestasi monumental.
Sebagian besar capaian masih berupa stabilisasi, percepatan atau kelanjutan kebijakan yang sudah ada.
Sementara ambisi terbesar Prabowo—mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dan melakukan transformasi ekonomi secara besar-besaran—masih membutuhkan pembuktian.
Karena itu, rapor pemerintahan Prabowo saat ini mungkin lebih tepat disebut:
“Ada kemajuan, tetapi belum ada lompatan besar.”
Prabowo belum bisa disebut gagal.
Namun, pemerintah juga belum memiliki cukup alasan untuk menyatakan bahwa transformasi besar Indonesia telah berhasil.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan menilai pemerintahan dari berapa banyak program yang diluncurkan.
Sejarah akan menilai dari apa yang berubah.
Jika lima tahun mendatang Indonesia memiliki pangan yang lebih mandiri, industri yang lebih maju, pekerjaan yang lebih berkualitas, pendapatan masyarakat yang lebih tinggi, SDM yang lebih sehat dan ekonomi yang jauh lebih produktif, maka program-program hari ini akan tercatat sebagai fondasi sebuah transformasi.
Tetapi jika sebagian besar berhenti pada angka penerima, jumlah kebijakan, nilai investasi dan klaim keberhasilan, maka pertanyaan yang sama akan kembali muncul:
Hampir dua tahun berkuasa, sebenarnya apa prestasi monumental Prabowo?
Red.