JAKARTA, 9 NOVEMBER 2026 — Pengamalan Pancasila tidak cukup hanya disampaikan melalui pidato dan kegiatan seremonial kenegaraan. Nilai-nilai dasar negara tersebut harus diwujudkan melalui pemerintahan yang bersih, penegakan hukum yang adil, pemberantasan korupsi, serta perlindungan terhadap hak dan kepentingan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Pakar Hukum Internasional, Ekonom, sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), saat memberikan pandangannya dalam menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan online, baik dalam maupun luar negeri, melalui sambungan telepon seluler, Senin (9/11/2026).
Dalam keterangannya, Prof. Sutan Nasomal menyampaikan kritik terhadap kondisi penyelenggaraan negara yang menurut penilaiannya masih dihadapkan pada berbagai persoalan serius, mulai dari korupsi, penyalahgunaan kewenangan, lemahnya pengawasan, hingga persoalan pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan masyarakat.
Ia menilai Presiden Republik Indonesia perlu memastikan bahwa setiap dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan negara ditindaklanjuti secara tegas melalui mekanisme hukum yang berlaku, tanpa membedakan jabatan, kedudukan, maupun latar belakang pihak yang terlibat.
Menurutnya, Pancasila seharusnya menjadi pedoman nyata dalam menjalankan pemerintahan, bukan sekadar simbol atau slogan dalam kegiatan kenegaraan.
KORUPSI DAN KERUGIAN NEGARA MENJADI SOROTAN
Prof. Sutan Nasomal menilai persoalan korupsi di Indonesia membutuhkan pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek pengawasan, transparansi, dan penegakan hukum.
Ia menyoroti praktik korupsi yang menurut pandangannya telah berlangsung selama puluhan tahun dan berpotensi menghambat pembangunan serta memperlebar kesenjangan sosial.
Dalam pernyataannya, ia menyebut kerugian negara selama kurang lebih 35 tahun telah mencapai nilai yang cukup besar.
Sebagai contoh pembanding, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mengutip data Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai kerugian negara akibat perkara korupsi yang mencapai Rp238,14 triliun sepanjang 2013–2022 berdasarkan putusan pengadilan.
Data tersebut menunjukkan besarnya dampak korupsi terhadap keuangan negara, jika hal itu tidak segera di benahi indonesia sulit untuk maju khusunya dampak yang jelas merugikan rakyat indonesia.
Prof. Sutan Nasomal juga menyoroti berbagai praktik yang menurutnya dapat membuka peluang terjadinya korupsi, seperti pungutan liar, suap, pemberian imbalan, permintaan jatah, serta penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak yang memiliki akses terhadap kebijakan dan pengelolaan anggaran.
Ia meminta agar pemerintah memperkuat pengawasan dan tidak membiarkan praktik penyimpangan berkembang menjadi jaringan kepentingan yang merugikan masyarakat.
PERTAMBANGAN ILEGAL DAN PENGAWASAN APARAT DIPERTANYAKAN
Persoalan pertambangan ilegal menjadi salah satu perhatian yang disampaikan Prof. Sutan Nasomal.
Ia secara khusus menyinggung aktivitas pertambangan timah di Bangka Belitung serta kegiatan pertambangan di sejumlah wilayah Sulawesi dan Kalimantan.
Menurutnya, aktivitas pertambangan yang tidak sesuai ketentuan perizinan berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan, serta persoalan sosial bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
Ia mempertanyakan efektivitas pengawasan pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap kegiatan tersebut, termasuk kemungkinan adanya oknum yang membiarkan atau memberikan perlindungan terhadap aktivitas pertambangan ilegal.
Sebagai salah satu gambaran persoalan pertambangan timah, Kejaksaan Agung pada 2024 mengumumkan hasil penghitungan kerugian dalam perkara tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah periode 2015–2022 dengan nilai sekitar Rp300 triliun, termasuk komponen kerugian lingkungan.
Perkara tersebut menjadi salah satu contoh besarnya dampak persoalan tata kelola pertambangan terhadap negara dan lingkungan.
Prof. Sutan Nasomal juga mendorong agar penindakan terhadap pelaku pertambangan ilegal dilakukan secara konsisten, termasuk apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kewenangan pengawasan.
KONFLIK AGRARIA DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT
Selain persoalan pertambangan, Prof. Sutan Nasomal menyampaikan keprihatinannya terhadap konflik agraria yang melibatkan masyarakat dengan pihak korporasi.
Ia menilai masih terdapat persoalan penguasaan dan pemanfaatan tanah yang membutuhkan perhatian serius, terutama ketika masyarakat adat merasa kehilangan hak atau akses terhadap tanah yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka.
Menurutnya, negara harus hadir memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat.
Ia juga mengingatkan agar penyelesaian konflik agraria tidak dilakukan melalui tindakan yang merugikan masyarakat, intimidasi, maupun penyalahgunaan kewenangan.
Perlindungan masyarakat hukum adat sendiri telah mendapatkan pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
Prof. Sutan Nasomal berpandangan bahwa nilai Bhinneka Tunggal Ika harus diwujudkan melalui penghormatan terhadap keberagaman, perlindungan hak masyarakat, serta penegakan hukum yang tidak diskriminatif.
Ia berharap pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap penyelesaian konflik agraria dan memastikan setiap proses penguasaan tanah berjalan sesuai ketentuan hukum.
PEREDARAN NARKOTIKA DAN INTEGRITAS APARAT PENEGAK HUKUM
Dalam bidang pemberantasan narkotika, Prof. Sutan Nasomal menyoroti masih adanya persoalan peredaran narkotika antarwilayah maupun lintas negara.
Ia juga mempertanyakan kemungkinan penyalahgunaan fasilitas lembaga pemasyarakatan sebagai sarana pengendalian peredaran narkotika serta dugaan keterlibatan oknum aparat dalam jaringan tersebut.
Menurutnya, apabila terdapat indikasi keterlibatan petugas atau aparat penegak hukum, persoalan itu harus diusut secara transparan dan profesional.
Peredaran narkotika di lingkungan pemasyarakatan merupakan persoalan yang membutuhkan pengawasan ketat. Dugaan keterlibatan oknum harus ditangani berdasarkan bukti dan proses hukum, bukan semata-mata berdasarkan asumsi.
Prof. Sutan Nasomal menegaskan bahwa integritas aparat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
KEBIJAKAN PENDIDIKAN, KURIKULUM, DAN NILAI PANCASILA
Prof. Sutan Nasomal juga menyampaikan kritik terhadap arah kebijakan pendidikan nasional.
Ia menyoroti kesejahteraan guru, kegiatan keagamaan di lingkungan pendidikan, serta materi kurikulum yang menurut pandangannya perlu dievaluasi agar tetap selaras dengan nilai-nilai Pancasila.
Ia turut mempertanyakan sejumlah materi pendidikan yang berkaitan dengan isu LGBT dan kebebasan ilmu pengetahuan.
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai arah kebijakan pendidikan, materi pembelajaran, dan tujuan pembentukan karakter generasi muda.
Ia berharap pendidikan nasional tetap mengedepankan moralitas, etika, penghormatan terhadap sesama, penguatan karakter, serta pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan.
Kritik tersebut merupakan pandangan narasumber terhadap arah pendidikan nasional dan memerlukan pembahasan lebih lanjut berdasarkan kebijakan serta materi kurikulum yang dimaksud.
PERSOALAN HIV DAN KESEHATAN MASYARAKAT
Persoalan HIV juga menjadi bagian dari perhatian Prof. Sutan Nasomal.
Ia menilai pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan upaya pencegahan, edukasi, deteksi dini, serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Dalam pernyataannya, ia menyebut lebih dari 50.000 orang setiap tahun terpapar HIV.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa pada 2022 terdapat 52.955 kasus HIV positif yang dilaporkan, sedangkan pada 2023 tercatat 57.299 kasus baru HIV. Angka tersebut merupakan data pelaporan kasus pada masing-masing tahun, bukan berarti seluruhnya merupakan hasil pengukuran jumlah infeksi baru yang terjadi pada tahun yang sama.
Prof. Sutan Nasomal juga menyoroti risiko penularan HIV pada perempuan, termasuk ibu rumah tangga, yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian melalui edukasi dan akses layanan kesehatan.
Ia meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat, termasuk kegiatan hiburan malam yang melanggar ketentuan hukum.
Selain itu, ia mengusulkan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap ASN, aparat penegak hukum, dan pejabat negara, termasuk pemeriksaan terkait narkotika dan HIV.
Usulan tersebut perlu dikaji berdasarkan kewenangan, ketentuan hukum, persetujuan pemeriksaan, serta perlindungan kerahasiaan data dan rekam medis setiap individu.
EVALUASI INTERNAL NEGARA DAN PENEGAKAN HUKUM
Lebih lanjut, Prof. Sutan Nasomal berpandangan bahwa ancaman terhadap keutuhan bangsa tidak hanya perlu dilihat dari faktor eksternal, tetapi juga dari persoalan internal penyelenggaraan negara.
Ia menilai praktik korupsi, lemahnya pengawasan, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, dan ketidakadilan dapat menghambat pembangunan serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ia juga menyinggung adanya dugaan oknum pejabat dan aparat yang memiliki kekayaan tidak wajar.
Menurutnya, setiap indikasi kekayaan yang tidak sesuai dengan profil penghasilan harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang berwenang.
Ia mengingatkan agar pihak-pihak yang kerap menyampaikan komitmen terhadap Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika juga bersedia melakukan evaluasi terhadap integritas dan praktik penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan masing-masing.
Dalam pandangannya, pengamalan Pancasila harus dibuktikan melalui tindakan nyata, antara lain keberanian memberantas korupsi, melindungi hak masyarakat, menjaga kekayaan alam, dan memastikan hukum berlaku secara adil.
AJAKAN KEPADA TOKOH MASYARAKAT, MAHASISWA, DAN PEMUDA
Menutup keterangannya, Prof. Sutan Nasomal mengajak tokoh masyarakat, mahasiswa, pemuda, dan seluruh elemen bangsa untuk terus berperan aktif dalam mengawal penyelenggaraan negara.
Ia berharap masyarakat tidak berhenti menyampaikan kritik terhadap berbagai persoalan bangsa, tetapi tetap mengedepankan fakta, tanggung jawab, dan koridor hukum.
Menurutnya, pembenahan sistem pemerintahan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui penguatan pengawasan, transparansi, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan rakyat.
Ia juga mengingatkan bahwa Pancasila tidak boleh hanya menjadi slogan dalam pidato kenegaraan, melainkan harus tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Indonesia bukan hanya menghadapi tantangan dari luar negeri. Persoalan dari dalam negeri juga harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai Pancasila hanya menjadi slogan, sementara keadilan sosial, integritas, dan kepentingan rakyat justru terabaikan," demikian inti pesan yang disampaikan Prof. Sutan Nasomal.
Ia berharap seluruh elemen bangsa terus menjaga persatuan, memperjuangkan keadilan, dan mendorong terwujudnya Indonesia yang lebih baik.
---
NARASUMBER:
Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.