Akselerasi pembangunan Kota Manado menuju kota maju menuntut pemerataan dan ketepatan sasaran dalam sektor infrastruktur permukiman. Penataan kawasan yang terintegrasi dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam menekan angka kerawanan sosial di tengah masyarakat.
Anggota Komisi I DPRD Kota Manado, Ferdinand Djeki Dumais, menegaskan bahwa program pembangunan sarana dan prasarana yang berada di bawah lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) harus mampu menghadirkan fungsi kontrol sosial yang efektif. Kebijakan pembangunan infrastruktur tidak boleh sekadar menjadi dokumen regulasi, melainkan harus memberikan rasa aman secara langsung bagi warga.
Ferdinand Djeki Dumais menilai, tata kelola pemukiman yang tertata dengan baik dapat menutup celah potensi munculnya gangguan keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, efektivitas sarana pemerintah di kawasan perumahan harus dioptimalkan untuk mendukung upaya pencegahan kejahatan di tingkat lokal.
“Jangan sampai sarana dan prasarana untuk Dinas Perkim itu menjadi sia-sia. Mulai dari sarana pemerintah, kita juga harus menekan angka kejahatan,” ujar Ferdinand Djeki Dumais.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penyelesaian berbagai persoalan perkotaan memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh elemen. Sinergi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola kota yang aman, tertib, dan berkelanjutan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Ini membutuhkan kebersamaan untuk membangun Kota Manado,” pungkasnya.